Nilai Tukar Rupiah dan Bangsa yang Ambivalen
| M |
emang, serba salah di negeri ini. Ketika nilai tukar rupiah terhadap dollar AS sangat lemah --- sewaktu negeri ini diterpa krisis moneter (krismon) pada pertengahan 1997 lampau --- kita meringis seperti kejepit pintu bajaj atau mikrolet. Namun, tatkala saat ini nilai tukar menguat (dua kali lipat dari di masa krismon) --- yakni di kisaran Rp 8.740-Rp 8.750 per dollar AS --- sebagian orang menilai itu tidak menguntungkan bagi dunia usaha, terutama eksportir komoditas pertanian (termasuk di dalamnya adalah para petani). Betapa tidak, hasil ekspor yang diraup dalam bentuk dollar AS akan menyusut nilainya setelah dikonversi ke rupiah. Sementara biaya untuk produksi komoditas pertanian --- dalam rupiah --- akan meningkat.
Menteri Pertanian (Mentan) Anton Apriyantono pun urun bicara dengan mengatakan, “Jika nilai tukar rupiah terlalu kuat, akan mengurangi nilai komoditas ekspor pertanian kita.” Bahkan, Mentan berharap nilai tukar rupiah sekarang dalam kondisi stabil (Kompas, 19 / 5 / 2007).
Berharap sih boleh-boleh saja. Tetapi berharap di tengah nasib bangsa dibiarkan pasrah meluncur bebas seperti papan seluncur di atas gelombang laut ideologi pasar bebas atau totaliterisme pasar (neoliberalisme), kualitas harapannya seperti “harap-harap cemas” seorang bapak yang menantikan istrinya menjelang persalinan.
Dengan kata lain, ideologi pasar bebas (dunia) telah menciptakan manusia-manusia Indonesia menjadi stress berat, yang dalam perspektif psikologi sosial rawan menimbulkan kondisi chaotic atau “gonjang-ganjing”. Jangan-jangan politik tawuran (mob politic) yang sering kita saksikan akhir-akhir ini memiliki korelasi dengan “ketegangan” masyarakat yang ditimbulkan oleh manuver-manuver ideologi neoliberalisme itu, yang bisa saja salah satunya berwujud pada pengajuan Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP).
Ketimbang mahasiswanya bangga melakukan tawuran massal, perguruan-perguruan tinggi kita mungkin perlu menyibukkan diri mengadakan penelitian perihal ada tidaknya korelasi tersebut.
***
Tentu saja tahi-tahi tersebut akan menciptakan kekeruhan air sungai atau empang, dan dalam konteks berbangsa dan bernegara akan menimbulkan kekeruhan praktik-praktik ekonomi, bahkan berpeluang besar merembet hingga ke ranah politik, sosial, kebudayaan, dan keamanan. Bukankah jamban-jamban helikopter itu seakan dipaksa lestari sebagai suatu sistem rantai makanan untuk menjamin keberlangsungan hidup kelompok-kelompok masyarakat marginal yang kalah bersaing di wilayah urban yang fanatik memberlakukan hukum survival of the fittest ala neoliberal?
***
KITA berkeyakinan, jika negara berfungsi sebagaimana mestinya, pergerakan nilai tukar rupiah tidak akan dibiarkan bergerak seenak udel sesuai penawaran dan permintaan (supply and demand mechanism) di pasar. Bukankah dengan membiarkan politik perekonomian pada tuntutan pasar berarti identik dengan membiarkan nasib bangsa berada di bawah ketiak para broker (calo)? Tapi ini jangan naïf ditafsirkan sebagai hendak mendudukkan negara di atas singgasana yang hegemonik. Bukankah --- melalui Bank
Langkah yang pernah ditempuh Mahathir Muhammad dalam mematok nilai tukar mata uang
***
ATAS dasar itu jangan berani bermimpi meniru langkah Iran yang dengan gagah perkasa (haqqul yaqin) mengalihkan cadangan devisanya dari dollar AS ke mata uang lain sebagai respons atas sikap permusuhan AS (baca: intervensi neoliberalisme atau ultra kapitalisme) yang tercermin dari disahkannya Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 mengenai sanksi nuklir bagi negeri (Iran) yang menurut Kitab Alu’lu Wal Marjan (kumpulan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari) --- jilid I, halaman 891 --- akan mampu menggapai keimanan meski terletak di bintang gejora (tsurayya). Tentu saja, langkah strategis Iran tersebut juga tidak bisa dipisahkan dari kepribadian presidennya (Mahmoud Ahmadinejad) yang bukan “peragu” dan tak sudi bersimpuh di hadapan AS dan para konco-nya.
***
SEHARUSNYA setiap pejabat negara memiliki visi sama yang lebih mengutamakan kepentingan makro berskala bangsa (multi-sektor) ketimbang sibuk memperjuangkan ego sektoral, seperti kepentingan sektor pertanian yang diteriakkan oleh Mentan. Dalam kaitan itu, bukankah penguatan rupiah akan menurunkan inflasi yang bermuara pada peningkatan daya beli rakyat banyak? Bukankah porsi ekspor komoditas pertanian hanya senilai 3,4 miliar dollar AS atau hanya 3,38 persen dari nilai total ekspor tahun 2006 yang mencapai 100 miliar dollar AS? Bukankah itu jauh lebih rendah dari nilai ekspor sektor industri (manufaktur) yang mencapai 64,45 persen (pertambangan: 11,31 persen, sedangkan minyak dan gas bumi: 21,04 persen)?
Bukankah dari 3,38 persen yang diekspor itu didominasi komoditas primer pertanian yang belum diolah sehingga yang perlu diupayakan justru adalah melakukan substitusi impor atas produk-produk olahan dari komoditas primer (yang pernah diekspor) itu? Dengan kata lain, kalau Menteri Pertanian (Mentan) benar-benar serius mengembangkan sektor pertanian, mengapa ia tidak optimal memperjuangkan pengembangan industri-industri pengolahan pascapanen (agroindustri) sehingga bahan-bahan mentah hasil pertanian bisa terserap ke
Dengan minimnya jumlah industri pengolahan pascapanen kita, tidakkah itu berarti bahwa yang lebih diuntungkan dari penguatan nilai tukar rupiah adalah industri-industri di luar sektor pertanian yang mengandalkan bahan
Dengan kata lain, untuk menciptakan ketangguhan ekonomi, kita harus memprioritaskan penurunan impor lebih dari sekadar menggenjot ekspor. Dalam hubungan ini pula silahkan dibandingkan, mana yang mendatangkan “nilai tambah” (added value), mengekspor komoditas pertanian primer ataukah hasil (produk-produk) olahannya? Lagipula, bukankah --- pada tahun 2006 --- kontribusi perolehan dari ekspor mencapai 4,1 persen dari 5,5 persen pertumbuhan ekonomi nasional?
Oleh karena itu, paradigma berfikir bangsa ini jangan lagi terkerangkeng pada pandangan bahwa apresiasi nilai tukar rupiah sebaiknya dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh “importir” dan sektor riil dalam negeri yang bergantung pada barang-barang impor, yang kemudian diproyeksikan memperoleh margin keuntungan karena biaya pengadaan barang impor menjadi lebih rendah, ditambah tarif bea masuk untuk bahan baku dan barang modal yang akan mengalami penurunan.
Jika cara berfikir seperti itu masih terus dipertahankan, berarti kita belum juga beranjak dari tataran “calo” atau “pelengkap penderita” (direct object) alias sekadar menjadi baut-baut dari konstruksi mesin kapitalisme global atau neoliberalisme.
***
PERTANYAAN selanjutnya, untuk membendung kecenderungan peningkatan impor atas barang-barang konsumsi yang nilainya mencapai 5 hingga 6 miliar dollar AS per tahun, bagaimana strategi mengoptimalkan pengamanan pasar domestik dengan instrumen anti-dumping, anti-penyelundupan, anti-pemalsuan, dan anti-manipulasi standar barang?
***
KRITIK atas praktik finansial model laissez-faire (pasar bebas) di atas bukan dimaksudkan untuk menggiring kita menjadi bersikap kaku seperti batu cadas. Karena itu, sebagai jalan kompromi, ada pihak yang mengusulkan agar penataan dan pengelolaan perekonomian perlu didasarkan pada konsep “Sosialisme Pasar” (market socialism). Tetapi --- agar lebih bernuansa religius --- Forum SPTN lebih senang menyebutnya sebagai konsep “Keseimbangan Pasar”, di mana di satu sisi mengakui realitas pasar untuk menciptakan keuntungan sebesar-besarnya, tetapi dibarengi penguatan sisi lain sebagai instrumen keseimbangan (penyeimbang) untuk meredistribusikan berbagai sumber daya secara berkeadilan dan berkelanjutan (Al-Qur’an 16 : 90). Tentu saja masalah ini menarik diperbincangkan dalam ruang tersendiri. [**]
______________________________
Dikerjakan oleh
Penerbitan tulisan ini adalah dalam rangka menyongsong peresmian Forum SPTN (http://forumsptn-indo-technoeconomic.blogspot.com) pada tanggal 17 Agustus 2007.
(DPD = Demokratisai dan Pemberdayaan masyarakat Daerah).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar