Bagian Pertama
Oleh: Sayid Mujtaba Rukni Musawa Lari
Intelektual
| M |
anusia senantiasa bergumul dengan aneka tugas pengelolaan sumber daya alam dan berusaha menemukan mata pencaharian dari sana. Pada abad-abad primitif, seperti dikatakan oleh Aristoteles, kehidupan mengorganisasikan dirinya secara sosial “untuk memungkinkannya bertahan dan lestari dengan baik”. Pada empat abad lalu “ilmu ekonomi” dikembangkan dari peraturan-peraturan yang mengatur hubungan manusia serta pertukaran barang yang berkembang melalui organisasi sosial ini. Ketika berhadapan dengan kemajuan pesat teknologi dan tingkat kemakmuran, “ilmu ekonomi” tersebut terpecah menjadi dua kubu yang saling berlawanan.
Kubu pertama “kapitalisme” atau “usaha-usaha bebas” (free enterprise) meyakini bahwa alam akan menempuh jalur berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi, sehingga pemenuhan kebutuhan pribadi akan memengaruhi tercukupkannya keperluan pihak lain, yang kemudian dapat meningkatkan keuntungan atau manfaat bagi semua. Ini merupakan doktrin yang dianut oleh Blok Barat.
Kubu lain, yakni “komunisme” (sosialisme), menganut prinsip bahwa alat-alat produksi harus dikontrol oleh negara proletariat sehingga pendapatan atau perolehan atas hasil kerja harus dibagi secara sama rata.
Persaingan untuk meraih pengaruh di antara dua ideologi ini melanda dunia modern (kendati, kini, komunisme telah terbenam dalam liang lahad --- Penerjemah) yang mengancam laksana pedang Damocles.
Kita patut bertanya kepada para pendukung marxisme, apakah “masyarakat tanpa kelas” yang mereka perjuangkan itu dapat terbentuk dengan ukuran tunggal di mana alat-alat produksi bisa meningkatkan pendapatan dan melenyapkan kelas orang berpunya sementara dalam realitasnya keragaman kelas-kelas dalam masyarakat senantiasa ada sebagai akibat dari faktor-faktor non-ekonomi?
Bila dikatakan bahwa di Republik Sosialis Sovyet (kini telah bubar, Pen) tidak ada kelas borjuis, dengan mudah ditemukan kelas-kelas lainnya yang terbentuk berdasarkan jenis pekerjaan dan lingkungannya; misalnya kelas pekerja pabrik, petani, pramuniaga, dan sebagainya. Dari situ muncul masalah, apakah seorang dokter --- misalnya --- harus menerima gaji yang sama besarnya dengan seorang buruh? Atau, samakah gaji seorang pelaut dengan seorang insinyur?
Masih banyak lagi perbedaan yang dapat disaksikan dalam realitas konkret, misalnya saja realitas Lenin itu sendiri. Tentu saja, manusia harus dibedakan dari usia, jenis kelamin, perasaan, kecenderungan, kekuatan fisik, penampilan, kekuatan akal, gagasan, dan pandangannnya. (Secara sosiologi, semua ini akan memengaruhi stratifikasi sosial --- Pen).
Seorang ahli ekonomi Sovyet menulis (“Economics”, Vol. 2, hal. 216): “Adalah mustahil menerapkan hak yang sama secara absolut (absolute equality right). Bila kita menggaji profesor, peneliti, dan politisi benar-benar sama nilainya dengan pekerja kasar, hasilnya adalah penghapusan berbagai insentif atas segala jenis pekerjaan yang mengandalkan kerja otak.”
***
DI lain pihak, kapitalisme mengklaim bahwa hanya dengan usaha-usaha swasta dan kepemilikan pribadi, standar hidup layak bagi semua kelas dapat ditingkatkan; dan bahwa perbedaan antara kaya dan miskin akan dapat diperkecil. Berlawanan dengan klaim ini, perlu dikemukakan laporan dari suatu penelitian yang disusun oleh Walter Reuther, Presiden Serikat Pekerja Mobil Amerika Serikat, dalam kapasitasnya sebagai Ketua “American Society to Combat Hunger” (Masyarakat Amerika Pemberantas Kelaparan). Komite ini membenarkan bahwa sepuluh juta orang Amerika menderita akibat kurang makan; dan selanjutnya meminta Presiden Amerika Serikat (AS) untuk mengumumkan bahwa negara dalam keadaan bahaya di 256 kota, yang terdapat pada 20 negara bagian; dengan penekanan bahaya tersebut bersifat darurat (genting). Komite ini menyebutkan bahwa penyebab kurang makan merupakan rentetan dari pengaruh Perang Dunia II yang juga berkaitan dengan sejumlah masalah ekonomi dalam negeri AS.
Menyusul diterbitkannya hasil penelitian itu, Menteri Pertanian mengambil langkah-langkah ekstrim untuk membeli bahan pangan dari luar negeri dan melakukan pengumpulan bahan makanan apa saja yang bisa didapatkan untuk mengatasi ketimpangan ini.
Dari kasus tersebut, kita patut bertanya, seberapa jauh suatu rezim --- apa pun klaim ideologinya --- berhasil menciptakan pemerataan kelas-kelas, memperkecil perbedaan yang ada serta membangun masyarakat yang adil dan sejahtera?
***
BAIK rezim sosialis maupun kapitalis mendasarkan sistemnya pada teori-teori yang mengabaikan nilai-nilai moral dan spiritual. Tujuan dari setiap sistem tersebut adalah untuk meningkatkan kekayaan atau kemakmuran, tidak lebih dari ini.
***
SEMENTARA itu, filsafat Islam menempatkan semua manusia sesuai dengan fitrahnya. Ia menata perilaku dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat seraya menetapkan ketentuan-ketentuan kebajikan moral, kesempurnaan spiritual, dan standar hidup yang lebih tinggi. Ini bukan berarti menyepelekan hal-hal yang bersifat material, tetapi acuan-acuan mental, spiritual, moral, mendahulukan kepentingan orang lain, atau kecintaan terhadap sesama memungkinkan terjaminnya kepentingan semua orang, dan mereka ini kemudian saling memberikan dukungan terhadap kepentingan masing-masing (to live each for all and all for each).
Hukum Barat sangat mendukung hak-hak kepemilikan individu dan memberi preferensi bagi para kapitalis atas kaum pekerja. Sedangkan hukum Sovyet (Sosialisme --- Pen) memangkas semua hak-hak kepemilikan individu dan memberi preferensi bagi seluruh kelompok pekerja. Kedua sistem tersebut hanya semata didasarkan pada akal dan pendapat manusia.
Berlawanan dengan itu, Islam didasarkan pada Wahyu Ilahi. Hukumnya (Islam) bukanlah produk dari kebijaksanaan manusia. Ia tidak menempatkan kelas-kelas sosial dalam posisi konflik; tetapi justru mendorong setiap kelompok untuk saling menghargai keunggulan masing-masing. Islam sangat menekankan agar tidak satu pun kelompok yang menguasai kelompok lainnya, dan juga tidak membiarkan ketidakadilan merajalela. Seorang penguasa hanyalah sebagai manusia biasa dengan aneka kewajiban khusus yang diembannya, dan dia harus tunduk di bawah Hukum Ilahi, semata-mata menjalankan kekuasaan agar ketentuan-ketentuan Allah SWT dipraktikkan dalam masyarakat.
Karena pemerintahan yang amanah menempatkan Hukum Allah di atas kepentingan apa pun, maka niscaya bisa tercapai kedamaian dan ketenangan.
Islam sangat menentang doktrin kapitalisme bahwa hak milik pribadi harus ditempatkan di luar batas-batas kontrol negara. Islam juga mengecam pembiaran “usaha-usaha bebas” (free enterprise) yang melancarkan agresi serta tirani pihak yang kuat atas yang lemah melalui penonjolan hak-hak individu yang merugikan hak-hak masyarakat; dan sebaliknya memandang penyucian harta sebagai suatu perbuatan mulia dan asasi. [**]
_________________________________________________
Diterjemahkan dari buku: “Western Civilization Trough Muslim Eyes” (1977) oleh Forum Studi Politik dan Teknologi Nasional (Forum SPTN).
Penerbitan tulisan ini adalah dalam rangka menyongsong peresmian Forum SPTN (http://forumsptn-indo-technoeconomic.blogspot.com) pada tanggal 17 Agustus 2007.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar