Senin, 25 Februari 2008

Kasus Bank Indonesia dan Politik Buah Simalakama


S

ehubungan dengan diajukannya Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah sebagai tersangka dalam kasus aliran dana Bank Indonesia (BI) ke sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, “Tajuk Rencana” Harian Kompas (31 / 1 / 2008) mengemukakan, “…. … penetapan status tersangka bagi Gubernur BI (Burhanuddin Abdullah) berdekatan dengan pengusulan nama calon Guberbur BI untuk periode 2008-2013. Menurut agendanya, Presiden harus memasukkan nama-nama calon itu ke DPR tanggal 17 Februari mendatang.”

Ungkapan tersebut (Tajuk Rencana) menyiratkan adanya kekhawatiran intervensi Presiden dalam pemilihan calon Gubernur BI, dan bahwa kasus yang dituduhkan kepada Burhanuddin bisa saja memiliki keterkaitan dengan pemilihan Gubernur BI yang baru. Forum SPTN menganggap, dari perspektif politik, kekhawatiran seperti itu adalah wajar dan pantas, tetapi juga bisa berlebihan sebab pengajuan calon Gubernur BI oleh Presiden masih akan melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kendatipun sulit dipungkiri bahwa politik Indonesia (kini) nyaris identik dengan politik lobi yang terperangkap dalam pragmatisme (nir-ideologi) untuk melayani kepentingan kelompok elite.

Terkait dengan persoalan hukum yang melilit dirinya, Gubernur BI Burhanuddin Abdullah mempersoalkan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pemeriksaan. Menurutnya, KPK seharusnya memeriksa Gubernur BI setelah mendapat izin dari Presiden. Ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang BI, di mana merujuk pada Pasal 49 (UU BI), pemeriksaan Gubernur dan Dewan Gubernur terkait dugaan pidana memerlukan izin Presiden.

Oleh karena itu, ketika KPK menjerat Gubernur BI Burhanuddin Abdullah dengan mengacu pada UU Nomor 30 Tahun 2002 (tentang KPK), segera terganjal dengan UU Nomor 3 Tahun 2004. Dalam hal ini UU KPK memastikan, dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka, prosedur khusus tentang pemeriksaan tersangka yang diatur dalam UU lain menjadi tidak berlaku.

Dua produk undang-undang yang dianggap saling kontradiktif itulah yang kemudian mendorong penasehat hukum Burhanuddin, Dani A Saliswijaya, mengajukan sengketa kewenangan lembaga negara ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jum’at, tanggal 15 Februari 2008.

Dani tidak yakin ketentuan UU KPK berlaku untuk UU BI yang disahkan belakangan karena UU tidak berlaku surut (Kompas, 16 / 2 / 2008). Agaknya, Dani hendak menegakkan kaidah baku dalam ilmu hukum universal: Ius postiriori derogat ius priori [undang-undang (yang berlaku) belakangan menghapus undang-undang (yang berlaku) lebih dahulu].

Tetapi, bukankah dalam dunia hukum juga dijunjung tinggi azas: “Di antara kaidah-kaidah yang berlaku umum, ada kaidah-kaidah khusus yang harus ditegakkan”. Kita berpendapat, bila dalam konteks tersebut UU Nomor 3 Tahun 2004 (UU BI) diposisikan sebagai sebuah produk khusus, maka harus ada dukungan argumentasi komparatif yang sahih perihal kekhususannya itu.

Seandainya analisis bahwa kemelut yang terkait dengan persoalan hukum Gubernur BI Burahanuddin Abdullah berpotensi dimanfaatkan pasar untuk menggoyang nilai tukar rupiah (apalagi mengingat pasar internasional sedang bergejolak saat ini), apakah itu dapat dijadikan sebagai penguat atau alasan utama untuk menempatkan undang-undang yang terkait dengan pengaturan nilai tukar rupiah --- dalam hal ini adalah UU BI --- dalam posisi istimewa sehingga membatalkan kewenangan UU KPK yang dapat mengabaikan prosedur khusus tentang pemeriksaan tersangka yang diatur dalam undang-undang lain (dalam konteks pembicaraan kita adalah UU BI).

Orang boleh saja membuat sejumlah analisis, misalnya bahwa penurunan nilai tukar rupiah --- sebagai dampak dari kasus (BI) tersebut --- akan memaksa BI memakai cadangan devisa untuk menstabilkan kurs rupiah. Dan bahwa penurunan nilai tukar rupiah itu bukan saja akan menimbulkan inflasi harga-harga barang, tapi juga inflasi dalam berbagai aspek kehidupan.

Namun, kalau analisis demikian betul, apakah krisis tersebut akan berlangsung singkat ataukah lama. Seandainya berlangsung singkat (sesaat), mana yang harus lebih diprioritaskan, mencegah kemungkinan terjadinya krisis ekonomi --- yang katakanlah akan ditimbulkan dari sengketa hukum Gubernur BI tersebut --- tapi membiarkan terus berlangsungnya praktik-praktik persekongkolan dengan stempel legalistik yang mencederai amanat hati nurani rakyat, ataukah membiarkan saja proses ekonomi seperti yang berlangsung saat ini tapi berpotensi besar menggoyahkan sendi-sendi penegakkan hukum (law enforcement) khususnya yang terkait dengan pemberantasan korupsi dan praktik penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa. Dengan menggunakan sisi tinjau yang dibalikkan, apakah dalam iklim yang koruptif bisa diselenggarakan proses atau aktifitas-aktifitas ekonomi yang efisien dan efektif?

Bukankah penegakkan hukum seperti dalam kasus yang dihadapi Gubernur BI (Burhanuddin Abdullah) itu dapat dipandang sebagai upaya memprioritaskan pencegahan kerusakan (dar’ul mafsadah) untuk membangun kemaslahatan (jalbul mashlahah) yang langgeng demi terjaminnya penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara?

Kita yakin, implementasi dari dar’ul mafasid muqaddamun ala jalbil mashalih (mencegah kerusakan itu didahulukan daripada membuat kebaikan) akan berkontribusi besar terhadap upaya membangun efektifitas dan legitimasi yang dalam teori politik disebut sebagai dua tugas atau syarat utama (conditio sinequanon) pemerintah.

Dalam perspektif lain, kontradiksi keabsahan penerapan dua atau beberapa produk hukum --- atau undang-undang --- dalam kasus tertentu mungkin dapat diselesaikan dengan tidak memprioritaskan kasus atau hal-hal yang kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya (itsmuhuma akbaru min naf’ihima).

***

MEMANG, para elite suka memojokkan kita yang apes (bukan apek) ini untuk terus memakan buah “simalakama” (buah yang jika dimakan, Bapak mati; tetapi jika tidak dimakan, Ibu yang mati), seperti dalam kontradiksi penerapan dua produk undang-undang yang disebutkan di atas. Meski demikian, jangan sekali-kali terlintas dibenak kita untuk mendoakan agar Gusti Allah mengutuk para elite yang hanya dihormati oleh para kolaborator dan pengagumnya itu. Bukankah sabar itu bagian dari iman (as-sabr nisful iman)? Sabar teruuuuuuus !!! [**]

Jakarta, 16 / 2 / 2008

______________________________

Dikerjakan oleh Aba Zul (La Ode Zulfikar Toresano), Koordinator Forum Studi Politik dan Teknologi Nasional /Forum SPTN (http://forumsptn-indo-technoeconomic.blogspot.com) dan Pemimpin Redaksi Jurnal DPD Plus DIGITAL.

Rabu, 06 Februari 2008

Bangsa Pengimpor Kedelai = Bangsa Keledai?

Sorotan Sekilas atas Proyeksi Kebijakan Pembangunan (Ekonomi)

Pertanian 2008

B

erdasarkan catatan Forum SPTN, sejak tahun 2005 harga pangan biji-bijian terus menunjukkan kenaikan. Dan pada tahun 2007 percepatannya sangat tinggi, bahkan harganya mencapai hampir dua kali lipat atau lebih. Khusus untuk kedelai, pada Januari 2008 harganya di pasar dunia naik menjadi 520 dollar AS per ton dari 306 dollar AS pada tahun sebelumnya (Januari 2007). Dalam periode yang sama, harga jagung, beras, dan gandum juga mengalami kenaikan berturut-turut dari 164 menjadi 1.802 dollar AS per ton, dari 287 menjadi 346 dollar AS per ton, dan dari 233 menjadi 473 dollar AS per ton. Ini terutama disebabkan volume perdagangan pangan berbasis biji-bijian mengalami penurunan yang signifikan, selain karena membengkaknya biaya transportasi dalam proses distribusi, dan juga kenaikan harga minyak mentah dunia, yang memicu pengembangan bahan bakar nabati (biofuel) dari biji jagung sebagai bahan etanol --- di negara-negara besar --- karena harganya lebih baik.

Akibatnya, saat ini, petani-petani Amerika Serikat (AS) gencar menkonversi lahan kedelai mereka untuk ditanami jagung sebagai bahan pembuat etanol (biofuel). Tentu saja kebijakan pengembangan biofuel yang berbahan-baku biji jagung tersebut juga dapat dipandang sebagai salah satu strategi untuk mengimbangi peningkatan permintaan kelapa sawit --- sebagai bahan baku alternatif (biofuel) dari bahan bakar minyak (BBM) --- yang harganya terus melambung. Apalagi kelapa sawit merupakan komoditas impor bagi AS. Keadaan itu mengakibatkan harga kedelai di AS naik lebih dari 100 persen.

***

KARENA hingga saat ini Indonesia masih mengandalkan impor atas empat jenis pangan biji-bijian tersebut --- untuk memenuhi kebutuhan domestik --- maka jelas kelangkaan pasokan kedelai saja, seperti yang kini kita alami, sangat besar pengaruhnya terhadap laju inflasi dan perekonomian (Indonesia) secara keseluruhan mengingat besarnya efek multiplikasi yang ditimbulkannya. Sekadar contoh, 15-20 persen bahan pakan ternak (dan juga pakan ikan budidaya) di negeri ini terdiri dari bungkil kedelai impor (Kompas, 19 / 1 / 2008). Tidak heran, semua harga komponen bahan baku pakan ternak naik, padahal biaya pakan merupakan 70 persen dari biaya produksi peternakan. Bukankah ini kemudian akan menaikkan harga produk-produk dari usaha peternakan kita, seperti telur dan daging? Perikanan budidaya pun turut terkena getahnya, padahal hampir semua rumah makan Padang dan warteg di kota-kota besar sangat mengandalkan pasokan berbagai jenis ikan hasil budidaya. Tidakkah itu membuat kollaps para pedagang makanan di negeri ini?

***

KAPITALISME global --- yang dimandori Amerika Serikat (AS) --- memang telah melahirkan, antara lain, reproduksi mentalitas konsumtif. Dan dalam struktur ekonomi yang kapitalistik itu mentalitas konsumtif begitu agresif dihujamkan --- jauh di bawah kesadaran batiniah masyarakat luas --- oleh para kapitalis yang menguasai alat-alat produksi dan pasar keuangan (finansial). Bahkan, rakyat mereka pun dibuat terkapar bak ikan mabuk yang menenggak racun potasium sianida. Simaklah krisis keuangan yang mencekik tenggerokan Paman Sam (AS) akhir-akhir ini. Akibat kasus kredit macet di sektor perumahan (subprime mortgage), AS kini mengalami guncangan perekonomian yang demikian dahsyat. Rentetannya, ruang kebijakan moneter makin mengecil, terjadi liquidity crunch, gejala resesi semakin transparan, dan angka pengangguran meningkat tajam.

***

PRESTASI monumental dari agresifitas reproduksi mentalitas konsumtif yang diinjeksikan sistem kapitalisme atau neoliberalisme antara lain dapat dilihat pada ketergantungan pemerintah negara-negara terbelakang dan sedang berkembang kepada para kapitalis dunia (neo-imperialis).

Inilah yang kemudian memandulkan rasa percaya diri (self confidence) dan daya produktif para penguasa pengekor sekaligus pengabdi totaliterisme pasar (neoliberalisme). Bagaimana mungkin Indonesia yang subur dan potensial ini tidak saja mengimpor komoditas-komoditas pangan strategis tapi juga jenis pangan lainnya seperti hortikultura (sayur-asayuran dan buah-buahan)? Yang menyedihkan lagi, negeri yang dalam lagu “Koes Plus” (Kolam Susu) dilukiskan sebagai sebuah negeri yang subur nan sejahtera (baldatun toyyibatun wa Robbun Ghofur) ini, dengan tanpa rasa malu mengimpor garam padahal 3 / 4 luas Nusantara terdiri dari laut, di samping panjang garis pantainya sekitar 81.000 km (nomor 2 terpanjang di dunia setelah Kanada).

Terkait dengan itu, patut kita ajukan pertanyaan apakah ketimpangan tersebut memiliki korelasi tegas dengan dikebirinya wewenang Perum Bulog sebagai lembaga stabilisasi harga pangan, dan juga inferiority complex para elite politik dan pengambil kebijakan di negeri ini (di hadapan para neokolonialis dunia yang ujung tombaknya adalah Bank Dunia dan IMF) yang puncaknya tercermin dengan disyahkannya Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal oleh DPR --- pada tanggal 29 Maret 2007 lalu --- yang menurut para analis dan aktivis demokrasi sangat syarat dengan agenda neoliberalisme atau ideologi totaliterisme pasar alias “pasar bebas” (harap dibedakan dengan “pasar sosial”).

Yang jelas, jika Perum Bulog hanya sekadar dijadikan sebagai lembaga stabilisasi harga pangan, berarti kita belum juga beranjak dari mentalitas importir atau penebeng (pada kekuatan imperialis dunia). Dengan kata lain, kita akan terus terperangkap sebagai pelengkap penderita (direct object) dalam konstruksi mesin kapitalisme global yang dikangkangi oleh Bank Dunia, perusahaan-perusahaan multinasional (Multinational Corporations / MNCs atau Transnational Corporations / TNCs), dan (dulu) Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund / IMF). Padahal, lembaga-lembaga seperti itu kental dengan intervensi Amerika Serikat (AS). Sekadar catatan saja, Harian Kompas tanggal 30 Januari 2008 memberitakan, “Pada tahun 1998, ketika Indonesia sedang sempoyongan akibat krisis keuangan dan serangkaian aksi demonstrasi mahasiswa, Washington melakukan campur tangan yang begitu luar biasa. Bill Clinton, Presiden AS saat itu, menelepon Presiden Soeharto belasan kali. Clinton menekan Soeharto untuk mengadopsi program reformasi ekonomi ketat yang disarankan IMF. Ini adalah bagian dari isi dokumen intelijen AS yang dibuka, tanpa sebuah latar belakang yang jelas, mengapa dokumen itu dibuka.”

Dalam konteks itulah, justru seharusnya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) berperan lebih banyak dalam proses pengambilan keputusan pemerintah yang diarahkan untuk menciptakan “kedaulatan pangan”.

Oleh karenanya, kasus kedelai --- dan juga sejumlah komoditas strategis lainnya seperti beras, jagung, tebu, dan daging sapi --- jangan lagi ditanggapi sekadar menyodorkan pentingnya “ketahanan pangan” karena ia lebih bermakna “defensif pasif” yang pasrah (sami’na wa atho’na) di hadapan setumpukan agenda ideologi pasar bebas neokolonialistik bin imperialistik. Sudah saatnya kita mengganti istilah “ketahanan pangan” dengan “kedaulatan pangan” yang lebih bernuansa “progresif” atau “ofensif aktif”. Dengan begitu, berbagai kunjungan kerja (Kunker) para wakil rakyat --- yang terhormat --- yang bertemakan “ketahanan pangan”, mulai sekarang harus diganti dengan “kedaulatan pangan”.

Bagaimanapun, bersama-sama dengan komoditas beras, jagung, dan tebu, kedelai berkorelasi langsung dengan kesejahteraan rakyat. Sehingga, adalah omong kosong besar berbicara tentang peningkatan kesejahteraan rakyat bila tidak ada “kedaulatan” dalam pengadaan komoditas-komoditas strategis tersebut.

Atas dasar ini maka untuk komoditas-komoditas pangan strategis itu tidak boleh ada penurunan produksi, pasokan dan distribusi, juga (tak boleh ada) lonjakan harga di pasar domestik. Artinya, pemerintah harus serius membangun kedaulatan pangan, tidak melulu mempersalahkan kondisi eksternal (global) --- terutama perubahan iklim akibat pemanasan global (global warming) --- tatkala negeri ini mengalami kelangkaan pangan.

Jelaslah, kedaulatan pangan tidak boleh disamakan dengan ketahanan pangan atau sekadar dimaknai sebagai “swasembada” pangan karena definisi swasembada menurut pemerintah adalah bila impor kurang dari 5 persen kebutuhan nasional. Jangan-jangan akibat fanatisme slogan “ketahanan pangan” itulah yang antara lain telah mengakibatkan bangsa ini terpaksa harus mengimpor tidak saja komoditas-komoditas pangan strategis tapi juga jenis pangan lainnya seperti hortikultura (sayur-asayuran dan buah-buahan).

Apabila kedaulatan pangan itu bisa diwujudkan, maka kelak tidak akan ada lagi alasan bahwa kelangkaan pasokan kedelai di pasar domestik adalah akibat mutlak dari lonjakan harga di pasar dunia. Artinya, jika dengan kondisi itu masih juga terjadi kelangkaan kedelai maka bisa jadi lebih diakibatkan oleh permainan kartel pemasaran.

Kita memang terpaksa harus menelan kenyataan getir karena selama tahun 2007 porsi impor kedelai mencapai hampir 70 persen atau sekitar 1,3 juta ton (untuk jagung, gula, dan daging sapi berturut-turut adalah 11,23; 37,48; dan 29,09 persen), padahal kita pernah swasembada kedelai. Sebagaimana diketahui, pada tahun 2002 Indonesia mampu menghasilkan 1,6 juta ton kedelai (Kompas, 31 / 1 / 2008). Anehnya, di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, produksi kedelai justru merosot drastis, padahal di awal kekuasaannya beliau telah mencanangkan program revitalisasi pertanian.

Atas dasar itu, pemerintah harus menjelaskan secara transparan tentang rasionalitas dan argumentasi pencapaian target swasembada kedelai pada tahun 2015 nanti, termasuk di dalamnya konsistensi kebijakan dan koordinasi antardepartemen terkait, juga daerah-daerah produsen. Bukan apa-apa, jangan sampai kegagalan target swasembada jagung pada tahun 2007 terulang pada proyek swasembada kedelai.

Selain itu, dengan disyahkannya Undang-Undang Penanaman Modal, kalaupun target swasembada (kedelai) itu tercapai, apa strategi pemerintah untuk melindungi petani kita dalam persaingan pemasaran kedelai di pasar domestik mengingat serbuan kedelai impor --- yang harganya jauh lebih murah karena antara lain sistem produksinya didukung oleh kekuatan riset dan pengembangan (R&D) perusahaan-perusahaan multinasional (MNCs atau TNCs) dengan secara khusus mengandalkan pemanfaatan teknologi rekayasa genetika dan nanoteknologi --- niscaya akan terjadi. Bukankah kita telah dikondisikan oleh para kapitalis dunia agar konsisten dengan kesepakatan TRIMs (Agreement on Trade Related Investment Measures) --- yang juga menyatu dengan GATT (General Agreement on Tariff and Trade) dan WTO (World Trade Organization) --- dan dihadapkan dengan formula baku bahwa dalam permainan dagang internasional yang berlaku adalah survival of the fittest?

Dengan skenario demikian, betulkah dukungan kebijakan pemerintah (dalam mensukseskan target swasembada kedelai pada tahun 2015 nanti) akan mampu menciptakan keunggulan komparatif (comparative advantage) --- untuk tidak menyebut keunggulan kompetitif (competitive advantage) karena sudah pasti ini memerlukan pemanfaatan teknologi canggih --- produk tempe rakyat kita di pasar domestik yang sudah begitu terbuka dan liberal, apalagi “tempe” sudah dipatenkan oleh bangsa lain? Atau, jangan-jangan target swasembada kedelai pada tahun 2015 itu hanyalah sebatas jargon politik menyongsong Pemilu 2009 karena tidak ada jaminan pemerintahan hasil pemilu mendatang akan mengamankan kebijakan ini.

***

TIDAK ada jalan lain, kita harus songsong datangnya monster pasar bebas itu. Dan karena di atas sudah disebutkan bahwa Bappenas harus berperan dominan dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan nasional, maka langkah awal dan urgen bagi badan ini (Bappenas) adalah membantu pemerintah dalam membuat dan merumuskan strategi pengimplementasian kebijakan yang bisa mendorong peningkatan produksi serta distribusi komoditas-komoditas strategis berikut menetapkan rangka dasar (general frame) yang terkait dengan sistem tata niaganya.

Dengan demikian, nantinya, kebijakan pemerintah bukan lagi terperangkap dalam format yang parsial atau ad hoc, seperti yang dapat dilihat pada (rencana) penurunan tarif impor kedelai hingga nol persen saat ini. Tentu saja kebijakan itu bisa menimbulkan kesangsian masyarakat sebab boleh jadi hanya akan menguntungkan segelintir kecil saja importir (untuk tidak menyebut kartel) besar di negeri ini. Artinya, penurunan tarif impor hingga nol persen cukup dianggap sebagai salah satu instrumen solutif. Tetapi itu pun harus disertai pengawasan pendistribusiannya (pasokannya) dan penetapan berapa harga jual atau persentase keuntungan (profit) yang layak diambil oleh para importir. Sekadar catatan, sejauh ini, margin yang diambil untuk kedelai bisa mencapai Rp 250-Rp 300 / kg (Kompas, 19 / 2008). Pertanyaannya, mampukah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menekan Departemen Perdagangan untuk mendorong para importir itu menurunkan marginnya menjadi Rp 100 / kg agar para pengusaha tempe dan ibu-ibu rumah tangga bisa bernafas lega.

***

PENGALIHAN sebagian anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) ke subsidi pangan --- seperti dengan menaikkan harga jual salah satu jenis BBM, misalnya premium --- juga masuk dalam rencana paket kebijakan stabilisasi harga --- yang diterbitkan pemerintah. Pengalihan ini diperlukan agar komoditas pangan dapat terbeli oleh masyarakat miskin dengan harga murah (Kompas, 28 / 1 / 2008). Masalahnya, siapa yang bisa menjamin keamanan (proteksi) dan efektifitas pelaksanaannya?

Kemudian, bukankah jika harga BBM tertentu dinaikkan akan memicu peningkatan harga komoditas pokok lainnya, termasuk pangan? Mengapa subsidi tersebut tidak diarahkan langsung (bukan berkelok-kelok seperti penyaluran BBM) kepada petani-petani kedelai, misalnya, agar mereka segera bisa meningkatkan produktifitas (cash for work)?

Untuk itu, agaknya kita perlu terus amati substansi dan implementasi Peraturan Presiden (Perpres) tentang Paket Kebijakan Stabilisasi Harga Pangan yang diterbitkan pada awal Februari 2008 ini.

***

TAK kalah pentingnya, pemerintah juga perlu mengantisipasi kemungkinan merosotnya kinerja Bank Indonesia / BI (Bank Sentral) dan jaminan integritas serta kredibilitasnya menyusul ditetapkannya Gubernur BI (Bank Sentral) Burhanuddin Abdullah --- oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) --- sebagai tersangka (pada 20 Januari 2008) dalam aliran dana BI ke anggota DPR sebesar Rp 31,5 miliar terkait dengan diseminasi Undang-Undang BI dan penyelesaian bantuan likuiditas BI (BLBI).

Meskipun Forum SPTN mendukung penuh proses atau penegakkan hukum atas kasus tersebut, tapi hal itu sengaja diangkat di sini karena untuk kedua kalinya BI harus menerima aib dengan terlibatnya Gubernur BI dalam persoalan hukum. Sebagaimana diketahui, di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Gubernur BI Sjahril Sabirin juga dijadikan tersangka. Bukankah dua kasus yang menimpa dua pejabat tinggi BI itu akan menimbulkan tanda tanya masyarakat, ada apa gerangan dengan institusi yang sangat berpengaruh dalam mengatur roda perekonomian nasional itu? Apalagi dalam “Tajuk Rencana”-nya (31 / 1 / 2008), Harian Kompas mengemukakan, “…. … penetapan status tersangka (Burhanuddin Abdullah) bagi Gubernur BI berdekatan dengan pengusulan nama calon Guberbur BI untuk periode 2008-2013. Menurut agendanya, Presiden harus memasukkan nama-nama calon itu ke DPR tanggal 17 Februari mendatang.”

***

DALAM rangka mewujudkan “kedaulatan pangan” tersebut, Bappenas perlu segera membuat rancangan (dan action plan) pembangunan infrastruktur, jaringan irigasi, kegiatan riset dan pengembangan, sistem insentif (termasuk subsidi), dan dukungan kebijakan ekonomi makro. Dan itu semua harus menjadi fixed variables jangka panjang.

Tentu saja variabel-variabel jangka panjang (long term variables) itu harus dilengkapi dengan elemen-elemen kebijakan jangka pendek (short term policy), misalnya saja ketersediaan faktor-faktor produksi, seperti benih, pupuk, pestisida, dan lain-lain, karena semua itu merupakan elemen dasar kebijakan pangan dan pertanian. Ini juga sekaligus mendorong pentingnya penetapan prioritas para pengambil kebijakan (mulai dari tingkat pusat hingga daerah atau sebaliknya) guna menjamin pengadaan elemen-elemen kebijakan jangka pendek termaksud.

Sampai di sini dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan “kedaulatan pangan” harus ada perencanaan dan keberanian melakukan perubahan fundamental kebijakan pangan dan pertanian di negeri ini.

Jika Bappenas bisa berperan mengarahkan terwujudnya “kedaulatan pangan”, maka Perum Bulog bukan lagi sekadar diidealkan sebagai lembaga stabilisasi harga pangan, tapi kelak akan dikenal sebagai pelaku ekonomi tangguh di tingkat global, katakanlah menjadi state-trading enterprise yang mampu memasok atau mengekspor produk-produk pangan strategis (Indonesia), misalnya ke negara-negara Amerika Latin dan Afrika. Bukankah dengan statusnya sebagai BUMN (“Perum” bukan lembaga pemerintah non departemen / LPND) seperti sekarang, Bulog pun sangat leluasa untuk berperan dalam manajemen stok pangan strategis nasional, termasuk kedelai?

***

STRATEGI pembangunan pertanian seperti dikemukakan di atas jelas akan mengarahkan pertumbuhan ekonomi ke pedesaan dan akan memperbaiki perekonomian masyarakat pedesaan. Dan, secara esensial, jika terjadi peningkatan produktifitas pangan yang berkesinambungan maka akan menaikkan pendapatan petani meskipun secara riil terjadi penurunan harga pangan.

Kendati demikian, peningkatan produktifitas berbasis kekayaan alam Nusantara (resource based productivity) tidak boleh membuat kita berhenti hanya pada peningkatan produktivitas pertanian, khususnya tanaman pangan berbasis biji-bijian. Mengapa? Karena dengan perairan (laut) yang mencapai ¾ dari luas wilayah Nusantara, jelas kekayaan yang terkandung di dalamnya dan potensi bisnis yang terhampar di atasnya (laut dan danau) harus dipandang sebagai aset nasional yang bisa membuat bangsa ini jauh lebih maju dan sejahtera dibandingkan dengan bangsa-bangsa lainnya di planet bumi ini.

Oleh karena itu, peningkatan pengelolaan potensi kelautan, produktivitas pertanian (khususnya tanaman pangan strategis), pemberdayaan kebudayaan nasional, dan pengendalian inflasi (pengendalian harga) harus menjadi fokus perhatian mendesak untuk membangun bangsa ini.

Kendati begitu, dengan mempertimbangkan krisis pangan dan energi yang kini kita alami, maka mungkin yang paling mendesak sekali bagi pemerintah adalah menyebarluaskan pengetahuan-pengetahuan tentang pengadaan energi alternatif terbarukan (renewable energy) yang biaya serta teknologinya terjangkau oleh masyarakat luas, dan juga membuat kebijakan “kedaulatan pangan” atau swasembada pangan termasuk strategi alternatif menyiasati terbatasnya ketersediaan pangan-pangan strategis. Salah satunya adalah bagaimana menyiasati komoditas kecipir (Psophocarpus tetragonolobus) dan koro benguk (Mucuna pruriens) sebagai bahan bungkil (kedelai) alternatif yang produktivitas serta kandungan proteinnya lebih baik dari kedelai.

Pemikiran-pemikiran alternatif seperti itu seharusnya menjadi concern pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Mengapa, misalnya, selama ini pemerintah kurang optimal mendorong kalangan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian kita untuk memberdayakan dan mensosialisasikan kegunaan dua komoditas substitusi kedelai tersebut?

Kemudian, tak lupa pula, pemerintah perlu menyediakan infrastruktur yang mendukung implementasi kebijakan kedaulatan pangan atau swasembada pangan.

Juga tak kalah mendesaknya adalah menyiapkan strategi yang efektif untuk mengendalikan inflasi sebab jika ia (inflasi) tidak terkendali, harga barang akan melesat tinggi. Dan dengan kondisi demikian, masyarakat bawalah yang paling merasakan dampak buruknya.

***

TERKAIT dengan upaya mewujudkan pembangunan ekonomi, pada tahun 2008 ini Bank Indonesia (BI) akan melakukan empat inisiatif, yaitu inisiatif di bidang moneter, perbankan, sistem pembayaran, dan sektor riil (Kompas, 19 / 1 / 2008).

Untuk inisiatif di bidang moneter, BI akan memperdalam pasar keuangan domestik, memperkuat efektifitas penerapan inflation targeting framework (ITF), dan membangun perangkat analisa kebijakan menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

BI melihat bahwa pasar keuangan domestik harus lebih kuat, lebih dalam, dan lebih cair agar dapat meningkatkan daya tahan dan stabilitas sistem keuangan serta meminimalisasi potensi gejolak dari pasar keuangan global. Tetapi, kita patut bertanya, apakah itu cukup dengan mengisi kekosongan beberapa instrumen di pasar uang domestik seperti mengaktifkan kembali Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dengan tenor 6 dan 9 bulan, transaksi repurchase agreement (Repo) untuk surat-surat utang negara (SUN), dan foreign exchange swap (FX Swap), yang diharapkan akan dapat mengefektifkan manajemen likuiditas, menyebarkan risiko secara lebih optimal, dan mulai membentuk ekspektasi harga terhadap aset-aset keuangan jangka pendek. Apakah semua ini betul dapat mendorong kemampuan pasar keuangan dalam mengalokasikan dana secara lebih efisien dan efektif untuk menyerap gejolak pasar keuangan global?

Sementara itu, untuk inisiatif di bidang perbankan, betulkah pelanjutan proses konsolidasi dan penataan kembali struktur industri perbankan nasional bisa berjalan efektif bila instrumen hukum perbankan belum bekerja optimal dalam menyelesaikan kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), misalnya? Ini perlu kita pertanyakan karena kegagalan penuntasan kasus BLBI --- yang menciptakan kerugian negara mencapai Rp 605 triliun --- akan melestarikan ketidakpercayaan publik terhadap industri perbankan nasional.

Dalam kaitan ini pula ada beberapa pertanyaan yang patut kita ajukan: (1) Bagaimana kesiapan BI untuk memperluas kesempatan operasional ke arah universal banking bagi bank-bank yang dinilai mampu dan layak, dan juga kesiapan serta format pengintegrasiannya dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya, seperti asuransi, sekuritas, dan multifinance; (2) Bagaimana strategi optimalisasi peran perbankan (terutama bank-bank nasional yang sahamnya sudah berpindah tangan ke pihak asing) dalam pembiayaan pembangunan, terutama yang terkait dengan kemungkinan timbulnya risiko capital outflow, apalagi kita menganut sistem devisa bebas; dan (3) Bagaimana mengkondisikan agar BPR dan perbankan syariah bisa lebih mendukung kegiatan ekonomi sektor riil, sebab selama ini likuiditas keduanya lebih terperangkap pada sektor konsumtif sehingga --- meskipun nilainya tidak besar seperti kredit macet (non performing loan) BLBI --- justru memberi kontribusi langsung terhadap rapuhnya fondasi perekonomian rakyat (nasional).

Dalam kaitan itu pula, bagaimana mengantisipasi kemungkinan sebuah BPR melakukan pelanggaran legal lending limit (pemberian kredit kepada perusahaan sendiri) yang akan bermuara pada terjadinya kredit macet?

Kemudian, terkait dengan inisiatif sistem pembayaran, BI harus bisa menjawab sejauh mana kesiapan infrastruktur ICT (Information and Communication Technology) di seluruh Nusantara dan penyiapan jaringannya di seluruh dunia (international network) untuk mendukung implementasi electronic banking (e-banking) sehingga sistem pembayaran perbankan kita bisa memenuhi tuntutan international best practices, paling tidak di tingkat ASEAN?

Terakhir, untuk inisiatif di bidang sektor riil, bagaimana BI bisa mempertajam fungsi-fungsi advisory kantor-kantor BI di daerah untuk usaha-usaha rakyat jika pemerintah daerah sendiri belum mampu memetakan produk-produk unggulan mereka? Bukankah perbaikan daya saing daerah harus lebih diprioritaskan pada komoditas atau produk-produk unggulan yang dimilikinya?

***

MAMPUKAH langkah-langkah mengatasi krisis seperti disebutkan di atas meredam penjalaran economic cracking? Lebih parah dari “keledai” yang terantuk beberapa kali dalam lubang yang sama, bangsa ini memang gemar untuk nekat kembali membenamkan kepalanya ke dalam sejumlah lubang kegagalan di masa lalu. Kita pun banyak memiliki mafia pemikir, mulai dari mafia Berkeley hingga mafia tebar pesona yang berlenggak-lenggok bak keledai memanggul tumpukan buku di punggungnya tanpa peduli orang-orang yang tergelepar papa di sekelilingnya. Kalau sudah begitu, bukankah bangsa ini tidak saja pengimpor kedelai tapi juga layak disebut bangsa “keledai”? [**]

Jakarta, 1 / 2 / 2008

______________________________

Dikerjakan oleh Aba Zul (La Ode Zulfikar Toresano), Koordinator Forum Studi Politik dan Teknologi Nasional /Forum SPTN (http://forumsptn-indo-technoeconomic.blogspot.com) dan Pemimpin Redaksi Jurnal DPD Plus DIGITAL.

(DPD = Demokratisai dan Pemberdayaan masyarakat Daerah).

Nilai Tukar Rupiah dan Bangsa yang Ambivalen

M

emang, serba salah di negeri ini. Ketika nilai tukar rupiah terhadap dollar AS sangat lemah --- sewaktu negeri ini diterpa krisis moneter (krismon) pada pertengahan 1997 lampau --- kita meringis seperti kejepit pintu bajaj atau mikrolet. Namun, tatkala saat ini nilai tukar menguat (dua kali lipat dari di masa krismon) --- yakni di kisaran Rp 8.740-Rp 8.750 per dollar AS --- sebagian orang menilai itu tidak menguntungkan bagi dunia usaha, terutama eksportir komoditas pertanian (termasuk di dalamnya adalah para petani). Betapa tidak, hasil ekspor yang diraup dalam bentuk dollar AS akan menyusut nilainya setelah dikonversi ke rupiah. Sementara biaya untuk produksi komoditas pertanian --- dalam rupiah --- akan meningkat.

Menteri Pertanian (Mentan) Anton Apriyantono pun urun bicara dengan mengatakan, “Jika nilai tukar rupiah terlalu kuat, akan mengurangi nilai komoditas ekspor pertanian kita.” Bahkan, Mentan berharap nilai tukar rupiah sekarang dalam kondisi stabil (Kompas, 19 / 5 / 2007).

Berharap sih boleh-boleh saja. Tetapi berharap di tengah nasib bangsa dibiarkan pasrah meluncur bebas seperti papan seluncur di atas gelombang laut ideologi pasar bebas atau totaliterisme pasar (neoliberalisme), kualitas harapannya seperti “harap-harap cemas” seorang bapak yang menantikan istrinya menjelang persalinan.

Dengan kata lain, ideologi pasar bebas (dunia) telah menciptakan manusia-manusia Indonesia menjadi stress berat, yang dalam perspektif psikologi sosial rawan menimbulkan kondisi chaotic atau “gonjang-ganjing”. Jangan-jangan politik tawuran (mob politic) yang sering kita saksikan akhir-akhir ini memiliki korelasi dengan “ketegangan” masyarakat yang ditimbulkan oleh manuver-manuver ideologi neoliberalisme itu, yang bisa saja salah satunya berwujud pada pengajuan Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP).

Ketimbang mahasiswanya bangga melakukan tawuran massal, perguruan-perguruan tinggi kita mungkin perlu menyibukkan diri mengadakan penelitian perihal ada tidaknya korelasi tersebut.

***

INDONESIA memang menganut rezim nilai tukar mengambang (free float), dan sebagai konsekuensinya Bank Indonesia (Bank Sentral) tidak akan menargetkan mata uang rupiah berada pada posisi tertentu. Begitu mengambangnya nilai tukar rupiah itu sehingga ada yang sinis mengatakan bahwa ia meluncur bebas bukan lagi seperti papan seluncur di atas gelombang pantai, tetapi sudah mirip tahi manusia di sungai atau empang yang mengambang setelah dimuntahkan dari dubur yang nangkring di atas jamban model helikopter [sebuah sebutan untuk jamban-jamban berbentuk kotak yang sering digunakan masyarakat marginal --- korban ideologi pembangunanisme (developmentalism) kapitalistik --- di sejumlah bantaran sungai].

Tentu saja tahi-tahi tersebut akan menciptakan kekeruhan air sungai atau empang, dan dalam konteks berbangsa dan bernegara akan menimbulkan kekeruhan praktik-praktik ekonomi, bahkan berpeluang besar merembet hingga ke ranah politik, sosial, kebudayaan, dan keamanan. Bukankah jamban-jamban helikopter itu seakan dipaksa lestari sebagai suatu sistem rantai makanan untuk menjamin keberlangsungan hidup kelompok-kelompok masyarakat marginal yang kalah bersaing di wilayah urban yang fanatik memberlakukan hukum survival of the fittest ala neoliberal?

***

KITA berkeyakinan, jika negara berfungsi sebagaimana mestinya, pergerakan nilai tukar rupiah tidak akan dibiarkan bergerak seenak udel sesuai penawaran dan permintaan (supply and demand mechanism) di pasar. Bukankah dengan membiarkan politik perekonomian pada tuntutan pasar berarti identik dengan membiarkan nasib bangsa berada di bawah ketiak para broker (calo)? Tapi ini jangan naïf ditafsirkan sebagai hendak mendudukkan negara di atas singgasana yang hegemonik. Bukankah --- melalui Bank Indonesia (Bank Sentral)--- negara seharusnya menegakkan haknya sebagai “pemilik kontrol nasional” atas sektor moneter atau finansial? Bukankah negara (baca: Bank Indonesia atau Bank Sentral) seharusnya berfungsi seperti orang tua yang melayani anak-anaknya, dan bukan menyerahkan nasib (kewajiban asuh atas) mereka kepada induk semang atau sistem (hidup) “pasar loak” kapitalisme? Kalau tidak, untuk apa perlunya dibentuk (dan diselenggarakan) negara ini? Bukankah semangat Pembukaan UUD 1945 sangat selaras dengan pandangan seperti itu?

Langkah yang pernah ditempuh Mahathir Muhammad dalam mematok nilai tukar mata uang Malaysia untuk meredam gejolak perekonomian Malaysia (Asia) yang bermula pada pertengahan 1997, seharusnya patut dijadikan contoh. Tapi, sialnya, alih-alih menganggapnya sebagai contoh, para elite politik dan ekonomi kita malah menjadikannya sebagai santapan seperti contoh ……., eh “coto” Mangkasara (Coto Mangkasara), yang setelah disantap membuat orang yang memakannya mengeluarkan angin mamiri dari perut yang tadinya keroncong. Jadilah penyebaran bau ndak enak dalam jagad kehidupan berbangsa dan bernegara.

***

ATAS dasar itu jangan berani bermimpi meniru langkah Iran yang dengan gagah perkasa (haqqul yaqin) mengalihkan cadangan devisanya dari dollar AS ke mata uang lain sebagai respons atas sikap permusuhan AS (baca: intervensi neoliberalisme atau ultra kapitalisme) yang tercermin dari disahkannya Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 mengenai sanksi nuklir bagi negeri (Iran) yang menurut Kitab Alu’lu Wal Marjan (kumpulan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari) --- jilid I, halaman 891 --- akan mampu menggapai keimanan meski terletak di bintang gejora (tsurayya). Tentu saja, langkah strategis Iran tersebut juga tidak bisa dipisahkan dari kepribadian presidennya (Mahmoud Ahmadinejad) yang bukan “peragu” dan tak sudi bersimpuh di hadapan AS dan para konco-nya.

***

SEHARUSNYA setiap pejabat negara memiliki visi sama yang lebih mengutamakan kepentingan makro berskala bangsa (multi-sektor) ketimbang sibuk memperjuangkan ego sektoral, seperti kepentingan sektor pertanian yang diteriakkan oleh Mentan. Dalam kaitan itu, bukankah penguatan rupiah akan menurunkan inflasi yang bermuara pada peningkatan daya beli rakyat banyak? Bukankah porsi ekspor komoditas pertanian hanya senilai 3,4 miliar dollar AS atau hanya 3,38 persen dari nilai total ekspor tahun 2006 yang mencapai 100 miliar dollar AS? Bukankah itu jauh lebih rendah dari nilai ekspor sektor industri (manufaktur) yang mencapai 64,45 persen (pertambangan: 11,31 persen, sedangkan minyak dan gas bumi: 21,04 persen)?

Bukankah dari 3,38 persen yang diekspor itu didominasi komoditas primer pertanian yang belum diolah sehingga yang perlu diupayakan justru adalah melakukan substitusi impor atas produk-produk olahan dari komoditas primer (yang pernah diekspor) itu? Dengan kata lain, kalau Menteri Pertanian (Mentan) benar-benar serius mengembangkan sektor pertanian, mengapa ia tidak optimal memperjuangkan pengembangan industri-industri pengolahan pascapanen (agroindustri) sehingga bahan-bahan mentah hasil pertanian bisa terserap ke sana?

Dengan minimnya jumlah industri pengolahan pascapanen kita, tidakkah itu berarti bahwa yang lebih diuntungkan dari penguatan nilai tukar rupiah adalah industri-industri di luar sektor pertanian yang mengandalkan bahan baku impor, seperti industri otomotif dan elektronik? Mengapa paradigma timpang demikian tidak diupayakan agar menjadi sebagai berikut: Industri-industri yang diuntungkan dari penguatan nilai tukar rupiah adalah yang mengandalkan “bahan baku lokal” (resource based industries / RBI), seperti industri-industri pengolahan hasil-hasil pertanian, sehingga pengembangannya harus dijadikan sebagai prioritas utama pembangunan industri nasional. Dan karena mendatangkan keuntungan besar, bukankah RBI itu harus dipacu terus pendiriannya --- dan penyebarannya --- sehingga output products-nya bukan lagi sekadar untuk memenuhi kebutuhan lokal tetapi juga untuk diekspor?

Dengan kata lain, untuk menciptakan ketangguhan ekonomi, kita harus memprioritaskan penurunan impor lebih dari sekadar menggenjot ekspor. Dalam hubungan ini pula silahkan dibandingkan, mana yang mendatangkan “nilai tambah” (added value), mengekspor komoditas pertanian primer ataukah hasil (produk-produk) olahannya? Lagipula, bukankah --- pada tahun 2006 --- kontribusi perolehan dari ekspor mencapai 4,1 persen dari 5,5 persen pertumbuhan ekonomi nasional?

Oleh karena itu, paradigma berfikir bangsa ini jangan lagi terkerangkeng pada pandangan bahwa apresiasi nilai tukar rupiah sebaiknya dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh “importir” dan sektor riil dalam negeri yang bergantung pada barang-barang impor, yang kemudian diproyeksikan memperoleh margin keuntungan karena biaya pengadaan barang impor menjadi lebih rendah, ditambah tarif bea masuk untuk bahan baku dan barang modal yang akan mengalami penurunan.

Jika cara berfikir seperti itu masih terus dipertahankan, berarti kita belum juga beranjak dari tataran “calo” atau “pelengkap penderita” (direct object) alias sekadar menjadi baut-baut dari konstruksi mesin kapitalisme global atau neoliberalisme.

***

PERTANYAAN selanjutnya, untuk membendung kecenderungan peningkatan impor atas barang-barang konsumsi yang nilainya mencapai 5 hingga 6 miliar dollar AS per tahun, bagaimana strategi mengoptimalkan pengamanan pasar domestik dengan instrumen anti-dumping, anti-penyelundupan, anti-pemalsuan, dan anti-manipulasi standar barang?

***

KRITIK atas praktik finansial model laissez-faire (pasar bebas) di atas bukan dimaksudkan untuk menggiring kita menjadi bersikap kaku seperti batu cadas. Karena itu, sebagai jalan kompromi, ada pihak yang mengusulkan agar penataan dan pengelolaan perekonomian perlu didasarkan pada konsep “Sosialisme Pasar” (market socialism). Tetapi --- agar lebih bernuansa religius --- Forum SPTN lebih senang menyebutnya sebagai konsep “Keseimbangan Pasar”, di mana di satu sisi mengakui realitas pasar untuk menciptakan keuntungan sebesar-besarnya, tetapi dibarengi penguatan sisi lain sebagai instrumen keseimbangan (penyeimbang) untuk meredistribusikan berbagai sumber daya secara berkeadilan dan berkelanjutan (Al-Qur’an 16 : 90). Tentu saja masalah ini menarik diperbincangkan dalam ruang tersendiri. [**]

______________________________

Dikerjakan oleh Aba Zul (La Ode Zulfikar Toresano), Koordinator Forum Studi Politik dan Teknologi Nasional (Forum SPTN) dan Pemimpin Redaksi Jurnal DPD Plus DIGITAL.

Penerbitan tulisan ini adalah dalam rangka menyongsong peresmian Forum SPTN (http://forumsptn-indo-technoeconomic.blogspot.com) pada tanggal 17 Agustus 2007.

(DPD = Demokratisai dan Pemberdayaan masyarakat Daerah).

Empat Kuadran Kemapanan Finansial

(Manajemen Islami?)

Oleh: La Ode Zulfikar Toresano

R

obert T Kiyosaki, seorang pakar motivator ternama, dalam bukunya: Cash-flow Quadrant,
membuat empat kuadran untuk mencapai kemapanan finansial, yaitu employee / E (karyawan), self employed / S (pekerja mandiri), business owner / B (pemilik usaha), dan investor / Inv, yang berturut-turut menempati kuadran I, II, III, dan IV yang dibentuk oleh sumbu x (abscissa) dan y (ordinate).

Garis-garis sumbu (x dan y) yang membagi kuadran-kuadran tersebut membentuk satu titik koordinat, yang saya sebut sebagai “titik (poros) motivasi diri”. Dengan motivasi berarti akan lahir gerak perubahan menuju pada sasaran atau target yang hendak dicapai. Karena gerak perubahan itu dipersepsikan sebagai gerak putar (melingkar), maka dari titik koordinat bisa dibuatkan garis lingkaran utuh (full circle), yang saya istilahkan sebagai “lingkaran kemapanan finansial” (LKF).

Memang, kemapanan finansial (kf) sangat beragam. Ada yang mengatakan bahwa seseorang telah mencapai kf bila mampu memenuhi semua kebutuhannya sesuai dengan standar hidupnya, baik pada masa produktif (masa bakti) maupun tidak produktif (purna bakti) tanpa membebani orang lain.

Ada lagi yang mengatakan, tidak hanya harus sesuai dengan standar hidupnya sebagai individu, tapi juga keluarganya (QS 2 : 233 dan QS 66 : 6). Pertanyaannya, bagaimana menentukan standar hidup itu? Dengan pola hidup materialistis atau konsumeristis, bukankah standar hidup itu lebih ditentukan oleh hawa nafsu ketimbang nilai fungsional obyek yang dikonsumsi?

Kemudian, untuk menggapai kf ada lagi yang mengatakan, cukup dengan hanya mengoptimalkan perannya pada kuadran I. Dengan kata lain, dia cukup puas sekadar menjadi karyawan, yang senang dengan rutinitas, status quo, ketergantungan (inward looking), menunggu perintah (takut mengambil risiko), dan bertindak reaktif (bukan proaktif). Ditambahkan, bahwa --- dalam era informasi ini --- karyawan yang berkualitas adalah yang mampu bekerja sebagai problem solver bagi perusahaan atau instansi tempat ia bekerja.

Menurut saya, karyawan seperti itu tidak lebih dari sekadar mesin pemroses persoalan atau alat pemadam kebakaran (maaf). Seharusnya --- jika ia sebagai knowledge worker --- dengan modal pengetahuannya, ia bisa menciptakan kondisi atau sistem (vaksin penangkal) yang tidak akan memungkinkan munculnya atau masuknya (virus) masalah di lingkungan kerjanya. Tetapi, karena dia berada dalam wilayah manajemen yang dikendalikan oleh pihak lain, pasti ia mengalami internal conflict dalam dirinya. Dengan kata lain, ia tidak lebih dari sekadar tukang yang memenuhi kerangka acuan kerja (TOR / Term of Reference) yang ditetapkan oleh mandornya (majikannya).

Menghadapi kondisi seperti ini, dia harus memilih: (a) Menerapkan manajemen konflik untuk meminimalkan friksi-friksi di lingkungan kerjanya; (b) Bermigrasi atau bertransformasi ke kuadran II, tetapi belum sepenuhnya meninggalkan kuadran I (sementara tetap menjadi karyawan, ia pun menemukan lahan baru sebagai pekerja mandiri); (c) Bermigrasi penuh ke kuadran III (menjadi pengusaha).

Tentu saja, proses transformasi penuh ke kuadran III itu hanya dilakukan oleh pribadi-pribadi yang matang perhitungan (luas wawasan), berani mengambil risiko, berorientasi ke depan (forward orientation), dan memiliki kekayaan inovasi. Yang perlu diperhatikan oleh pribadi-pribadi brilian seperti itu adalah kapan harus melakukan transformasi (migrasi) dan bagaimana cara melakukannya. Dalam kaitan ini harus ada ukuran-ukuran tertentu yang perlu dijadikan acuan. Misalnya, dalam kurun waktu tertentu, adakah peningkatan level jabatan dan pendapatan? Bila tak ada peningkatan, atau peningkatannya sedikit sekali, maka perlu dipertimbangkan untuk bermigrasi ke kuadran lain (berikutnya). Tapi sebelum melakukan migrasi, harus dipertimbangkan agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan risiko atau goncangan besar.

Mungkin strategi berikut ini bisa dicontohi: Sementara bekerja pada kuadran I, juga harus mulai dicoba beraktifitas pada kuadran II. Selama periode tertentu --- misalnya tiga tahun --- aktifitas-aktifitas pada dua kuadran ini dibiarkan berproses secara bersamaan. Kemudian, lakukanlah penilaian-penilaian yang dicapai pada dua kuadran tersebut selama periode termaksud, yang disertai pembuatan grafik prediksi pertumbuhan berkesinambungan (sustainable growth) selama beberapa tahun ke depan untuk masing-masing kuadran (I dan II).

Bila hasil yang didapatkan pada kuadran II (pekerja mandiri) lebih tinggi dari kuadran I, dan grafiknya pun lebih curam (grafik kuadran II lebih curam dari I), maka bisa diputuskan untuk bertransformasi sepenuhnya menjadi pekerja mandiri (kuadran II).

***

KETIKA berada pada kuadran I dan II, si pelaku mengalami proses “internalisasi”, yang jika bekerja optimal bisa memicunya untuk bertindak secara outward looking, terbuka, dan berorientasi ke depan (forward orientation). Maka, ia akan menempuh proses selanjutnya yang disebut “institusionalisasi” atau pelembagaan. Pada tahap ini, demi efisiensi dan efektifitas kegiatan usahanya, ia akan membentuk suatu unit usaha yang terorganisir dengan sistem manajemen teratur (modern).

Bila dikelola secara baik dan modern, kendati unit-unit usaha itu berskala kecil, namun bisa membentuk jaringan (networking) berskala luas dan memupuk modal secara kuat. Merekalah kekuatan bisnis yang sangat menentukan di era globalisasi ini, seperti dinyatakan oleh John Naisbitt dan Patricia Aburdent dalam buku mereka: Megatrends 2000 (1997).

Proses pembentukan network tersebut saya sebut sebagai proses “sosialisasi”, dan ia tidak saja diartikan sebagai proses penciptaan pasar, tapi juga perluasan investasi (kuadran IV) yang dalam era digital ini sudah bergerak tanpa mengenal batas (the borderless world).

Al-Qur’an menyatakan: “Allah menciptakan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal.” (QS 49 : 13 ). Karena Al-Qur’an itu bisa ditafsirkan secara kontekstual, maka ayat ini saya tafsirkan secara dinamis sebagai berikut: “Allah menganugrahkan berbagai potensi kepada kamu untuk dikelola secara interaktif (dan optimal) melalui suatu jaringan usaha-usaha terpadu (integrated industries or enterprises networking) demi kemaslahatan ummat manusia.”

Jadi, semangat kerjasama konstruktif di situ tidak hanya terbatas pada lingkaran ummat Islam saja; sebab bisa jadi dalam satu komunitas suku atau bangsa terdiri dari berbagai agama. Apalagi dalam beberapa komunitas suku atau bangsa. Kendati begitu, harus ada acuan bersama (kalimat shawa atau common platform) yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Ilahiah.

***

OLEH karena setiap program harus disusun berdasarkan skala prioritas, maka ummat Islam bisa saja membangun jaringan mulai dari lingkaran terdekat (terkecil), yakni ummat Islam itu sendiri. Dan jaringan terkecil dari ummat Islam adalah unit keluarga (family).

Suatu unit keluarga Muslim bisa membangun kekuatan ekonomi atau unit usaha modern yang permodalannya disesuaikan dengan kemampuan (ekonomi) keluarga tersebut. Saya bisa berikan ilustrasi begini: Dengan hanya membeli satu unit alat press buah melinjo, satu unit mesin pengepakan, dan seperangkat alat memasak, sudah bisa berproduksi satu home industry modern --- yang tidak mengganggu lingkungan (tetangga) --- yang menghasilkan emping mentah dan beragam emping olahan. Karena diolah secara modern, produk-produ industri tersebut jelas memiliki nilai tambah (added value) dan layak bersaing dengan produk-produk makanan yang dihasilkan oleh berbagai industri kapitalis. Ini baru satu komoditas. Berapa ribu komoditas (dari darat dan laut) yang terdapat di Nusantara ini?

***

OLEH karena itu, model industrialisasi ummat Islam selayaknya berorientasi pada pemanfaatan bahan baku lokal, sehingga bisa melibatkan partisipasi masyarakat secara luas; dan bukan seperti model industrialisasi yang ditawarkan oleh pemerintahan Orde Baru yang manfaatnya hanya dirasakan oleh segelintir orang, dan mewariskan utang negara secara beranak-pinak.

Yang saya ingin tandaskan adalah bahwa penggalakan penciptaan industri-industri seperti ini (resource based industries) jauh lebih efektif dari sekadar seruan memboikot produk-produk kapitalis asing. Seseorang yang mekanisme pencernaannya sudah terlanjur cocok dengan makanan ala Amerika, misalnya, susah dipaksa untuk segera berhenti mengkonsumsi makanan (cow boy) tersebut. Tindakan yang cerdas adalah bagaimana menyediakan makanan alternatif (berbahan baku lokal) --- yang proses pengolahannya memenuhi standar --- tetapi bisa beradaptasi dengan mekanisme pencernaan seperti itu.

***

BERTITIK tolak dari uraian di atas, hal lain yang juga penting adalah kegiatan promosi atau pembentukan citra produk (image building atau brand image). Untuk skala pemasaran kelurahan, misalnya, industri-industri keluarga seperti di atas belum perlu menginvestasikan biaya promosi. Namun, untuk skala lebih besar (luas), kegiatan promosi dianggap sebagai hal yang mendesak. Masalahnya sekarang adalah dari mana mendapatkan biaya promosi yang tidak kecil itu? Pada kondisi demikian, industri-industri ini perlu membangun jaringan kerja sama (QS 5 : 2 dan QS 49 : 13) dengan individu-individu atau institusi-institusi lain, misalnya saja lembaga-lembaga amil zakat (LAZ) atau berbagai bank syariah. Industri-industri tersebut perlu terus mendesakkan agar lembaga-lembaga keuangan Islam ini terus merumuskan skema kerjasama yang efektif agar mau secara dominan mengalokasikan bantuannya untuk menopang kegiatan-kegiatan produktif (bukan melulu untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat konsumtif).

Oleh karena itu, model jaringan usaha yang perlu dikembangkan ummat Islam adalah bukan lagi sekadar memasarkan produk-produk industri kapitalis (neoliberal), tapi justru produk-produk yang mereka hasilkan sendiri. Pada kondisi demikian, ummat Islam bukan lagi sekadar menjadi baut-baut yang menopang struktur mesin kapitalisme.

Pada skala global, kita masih pesimis melihat prospek jaringan kerjasama ummat Islam. Dalam hubungan ini saya berikan perspektif sebagai berikut: Dari sebelas negara anggota organisasi negara pengekspor minyak (OPEC) hanya satu yang non-Muslim. Tapi mereka sulit bisa bersama-sama merumuskan angka produksi dan kebijakan harga, kuota, dan sebagainya. Padahal ini memiliki implikasi ekonomi yang besar terhadap perekonomian dunia, yang juga berarti bahwa sesungguhnya ummat Islam melalui kebijakan perminyakan bisa mendisain suatu format tawar-menawar politik atau diplomatik (political and diplomatic bargaining power) terhadap negara-negara Barat (berikut konco-konconya) guna menyelesaikan persoalan-persoalan saudara-saudara mereka, seperti di Palestina, Kashmir, Irak, Sudan, Mogadishu, Kenya, Thailand Selatan, dan sebagainya. Jangan-jangan ketidaksamaan visi negara-negara OPEC itu merupakan bagian dari keterpelesetan mereka dalam ranjau neoliberalisme (kapitalisme mutakhir).

***

SAYA berimajinasi, daripada menunggu terwujudnya kesamaan visi negeri-negeri Islam, lebih baik bila industri-industri kecil seperti dikemukakan di atas melakukan terobosan, misalnya mengirimkan contoh produk-produk mereka ke berbagai usaha retail yang tersebar di negeri-negeri Islam. Siapa tahu mereka tertarik dan membangun kerja sama lestari. Dapat dibayangkan, bila ada seribu produk yang bisa dimasukkan dalam skema kerjasama ekonomi (bisnis) seperti ini, berapa omzet yang dihasilkan, dan berapa jumlah tenaga kerja yang bisa diserap?

Jadi, persoalannya sekarang adalah bagaimana membuat konsep dan disain industri-industri kecil modern (sekali lagi: “modern”) seperti itu, kemudian bagaimana strategi agar masyarakat bisa mengakses secara gampang, murah, dan meriah; dan tidak seperti konsep mentah (dan terpenggal-penggal) yang dijual dengan mahal --- kepada para mahasiswa --- oleh berbagai perguruan tinggi di negeri ini.

***

BILA kita putar kembali jarum sejarah Islam, terungkap bahwa dalam proses perjalanan hidupnya, Rasulullah Muhammad SAW menjalani urutan-urutan transformasi dari kuadran I, II, III dan IV. Di situ ada beberapa hal yang sangat menarik. Pertama, Muhammad SAW hanya sebentar berprofesi sebagai karyawan Siti Khadijah (yang pada saat itu sebagai pengusaha besar kelas internasional). Ini antara lain disebabkan oleh kejujuran beliau, sehingga dengan cepat dipercaya (oleh Siti Khadijah) untuk menjalankan usaha, berikut bantuan permodalan. Ditambah pula dengan keluasan wawasan serta keberanian mengambil inisiatif-inisiatif baru, maka beliau bisa dengan cepat mentransformasikan diri menjadi pekerja mandiri (kuadran II), pemilik usaha (kuadran III), dan investor (kuadran IV) pada level internasional secara hampir bersamaan.

Kedua, sebelum menjadi karyawan Siti Khadijah, pada masa usia belasan tahun, Muhammad SAW telah sering kali diajak oleh paman beliau (Abu Thalib) melakukan perjalanan ke luar negeri untuk berbisnis. Dengan begitu, Muhammad SAW telah mendapatkan training yang sangat berharga tentang bagaimana membangun jaringan bisnis dan investasi berskala internasional (kuadran IV).

Ketiga, belajar dari kasus di atas, untuk menciptakan kemapanan finansial (kf) tidak selamanya harus dimulai dengan menjadi karyawan (kuadran I). Dari hubungan Abu Thalib dan keponakannya (Muhammad SAW), terlihat bahwa pengenalan atau training awal untuk membangun aktifitas pada kuadran II, III, dan IV sudah lebih dulu dialami oleh Muhammad SAW sebelum menjadi karyawan Siti Khadijah (kuadran I) --- yang kemudian juga menjadi istri beliau.

***

JIKA dilihat dari paradigma pemikiran Sun Tzu (ahli strategi militer dari Tiongkok kuno), pada kasus tersebut Muhammad SAW berada dalam posisi dan momentum strategis. Beliau dengan cerdas mampu memanfaatkan secara optimal berbagai sumber daya (resources) yang ada di lingkungannya yang disinergikan dengan sumber daya yang beliau miliki.

***

KENDATI mayoritas rakyat di Dunia Ketiga (negara-negara Muslim) adalah pengangguran, tetapi dalam kaitannya dengan LKF, saya tempatkan kelompok ini dalam kuadran I (kuadran E). Karena kurangnya motivasi (dan juga wawasan), posisi mereka sukar untuk berpindah ke kuadran II (S). Ini semakin dihambat oleh ketidakmampuan untuk meningkatkan atau mentransformasikan potensi-potensi diri menjadi layak jual.

Meminjam terminologi mekanika, pribadi seperti itu kurang mampu mentransformasikan energi potensial (Ep) atau resources yang dimilikinya menjadi energi kinetis pemberdayaan (Ek).

Bila dilacak lebih menukik lagi dengan menggunakan detektor pemikiran saintifik, ternyata Ek itu dibentuk oleh “massa”/m dan “kecepatan”/v (yang tentu saja ada kaitannya dengan “momentum”/ M, karena M = m x v).

***

DARI perspektif pemikiran Islam, m atau “kwalitas statis” seseorang ditentukan oleh ilmu atau pengetahuannya; dan tentu saja juga keimanannya. Tapi bagaimana seseorang (baca: ummat Islam) bisa menguasai ilmu jika dihinggapi kemalasan atau ketakutan untuk berfikir (phronemophobia), padahal kita tahu bahwa orang yang berpengetahuan itu bukan saja unggul (QS 39 : 18), tapi bahkan dimuliakan Allah SWT (QS 58 : 11); dan oleh karenanya harus rajin membaca (QS 96 : 1 dan 73 : 20).

Jadi keterpurukan seseorang (baca: ummat Islam) lebih disebabkan oleh kekeliruannya sendiri (QS 53 : 39, QS 4 : 111, dan QS 29 : 40), dan sangat naif bila ditimpakan kepada Allah SWT (QS 10 : 44 dan QS 41 : 46 ), meski tidak dipungkiri bahwa banyak ayat-ayat Al-Qur’an yang menerangkan tentang musibah-musibah atau ujian-ujian yang diberikan oleh Allah SWT sebagai wujud kasih sayang-Nya, antara lain untuk meningkatkan maqam rukhaniyyah hamba-Nya, atau dalam bahasa yang lebih membumi adalah untuk membangun kematangan pribadi yang bersangkutan..

“Kualitas statis” (ks) itu bisa bertransformasi menjadi “kualitas dinamis” (kd) akibat pengaruh kecepatan metabolisme (v) sumber daya intelektual, emosional, dan spiritual yang bekerja dalam diri seseorang. Tetapi, keefektifan transformasi tersebut sangat bergantung pada “momentum” (M). Sun Tzu berkata: “Yang mampu memindahkan batu di sungai adalah karena momentumnya.” Ia benar, meski asumsinya perlu dikembangkan lagi. Batu (m) bukan saja berpindah, malah bisa terhempas jika diberi semburan air berkecepatan tinggi dari pipa-pipa pancar yang digerakkan oleh mesin kompressor.

Dengan kata lain, pergerakan batu tidak hanya dibiarkan pada faktor alam yang serba tidak terukur dan tidak konstan, tetapi harus ada pelibatan peran manusia (ilmu) untuk menghasilkan momentum maksimal. Bukankah manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengelola atau memberdayakan (bukan memperdayai) alam semesta? (QS 11: 61).

Hubungannya dengan pembicaraan sebelumnya adalah bahwa seseorang yang ingin merubah posisinya dari kuadran I ke II (dan seterusnya) juga patut mempertimbangkan faktor M untuk mencapai hasil yang optimal. Artinya, dia harus mampu mengidentifikasi pada skala kematangan intelektual, emosional, dan spiritual yang ke berapa ia harus memulai suatu perubahan. Tentu saja ini juga terkait dengan lingkungan yang dihadapi.

Oleh karena itu, mengapa --- misalnya --- Rasulullah Muhammad SAW nanti pada usia 40 tahun baru mulai mengemban misi kerasulan, dan bukan sebelum atau setelah usia tersebut; padahal kita tahu bahwa kerasulan beliau ditentukan oleh Allah SWT. Tentu saja angka 40 (tahun) tidak bisa dijadikan sebagai standar kematangan setiap pribadi, kendati ada adagium: life begin from forty.

***

KARENA tidak ada saham kecepatan (v) eksternal pada Ep [Ep = m. g. h (di mana: m = massa; g = gravitasi; h = “tinggi” atau “jarak”)], maka ia juga bisa disebut sebagai “kualitas statis” (ks). Meskipun statis, bukan berarti eksistensi Ep tidak bermakna. Dengan menggunakan pendekatan persamaan kalkulus (matematika) bisa dilukiskan interaksi antara Ep dan Ek yang menggambarkan sistem dinamis.

Dengan kata lain, secara matematis, ada “fungsi pengaruh” di antara keduanya (Ep dan Ek). Dalam ilmu kimia pun kita kenal model reaksi timbal balik (reversible), yakni reaksi antara unsur-unsur yang membentuk senyawa (atau molekul) atau yang menguraikan senyawa menjadi unsur-unsur (atau atom-atom).

Dengan “fungsi pengaruh” itulah, Ep dan Ek bisa berkonvergensi atau berkolaborasi membentuk “energi mekanik pemberdayaan” (Em) atau “energi dinamis pemberdayaan”.

***

JADI, dengan mengikuti prinsip dialektika pemikiran, seseorang yang berikhtiar untuk merubah posisinya dari kuadran I ke II, II ke III, dan III ke IV, tidak saja harus mampu mentransformasikan Ep menjadi Ek, tapi juga mengkonvergensikan keduanya menjadi Em.

Kemudian, dengan merujuk pada Hukum Kekekalan Energi (Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan), berarti di alam semesta ini berlaku hubungan-hubungan transformasi energi, misalnya dari Em menjadi energi listrik (EL), dari EL menjadi EM, dan seterusnya.

Sampai di sini timbul pertanyaan, siapa yang menciptakan energi itu? Untuk menjawabnya diperlukan kajian mendalam, namun jika dilihat dari perspektif filsafat Islam, semua eksistensi di alam semesta ini --- baik yang dzahir maupun bathin --- diciptakan oleh Allah SWT. Tidak ada satu pun kekuatan, termasuk motivasi manusia, yang luput dari kekuasaan-Nya (QS 25 : 2). Sehingga, seharusnya motivasi diarahkan untuk mengabdi atau beribadah kepada Allah SWT (QS 51 : 56).

Kendati demikian, perlu diketahui, untuk beribadah atau mencintai Allah SWT, seorang haruslah mencintai Rasulullah Muhammad SAW; dan untuk mencintai Rasulullah SAW haruslah mencintai keluarga (Ahlul Bait --- QS 33 : 33) beliau. Sedangkan untuk mencintai Ahlul Bait beliau haruslah mengenali riwayat serta perjuangan mereka, kemudian mentransformasikannya secara dinamis dan kontekstual. Menyedihkan sekali bila ada yang menepuk dada sebagai pejuang Islam (atau beragama Islam), tetapi tidak mengenali pribadi-pribadi seperti Saydina Ali, Sayyida Fathimah, Saydina Hasan, Saydina Husein yang sangat dicintai oleh Baginda Rasulullah SAW.

***

KARENA Allah SWT menganugrahkan kemerdekaan kepada manusia untuk menentukan pilihannya (QS 53 : 39, QS 13 : 11 dan QS 76 : 3), maka lahirlah berbagai motivasi yang memengaruhi sikap dan tindakan setiap individu atau kelompok sosial.

***

DI atas, saya telah uraikan transformasi dari kuadran yang satu ke kuadran yang lain. Secara substansial, transformasi tersebut timbul dari inner force yang ada dalam diri seseorang. Inilah yang disebut “motivasi” atau dalam bahasa santrinya disebut “niat”. Begitu strategisnya peran “niat” dalam suatu perubahan, sehingga agama menekankan, “Segala sesuatu bergantung pada niat” (Innamal a’malu binniyah).

Motivasi dipicu oleh suatu keyakinan (self confidence), yang antara lain dibentuk oleh filsafat. “Was fur eine Philosophie man Wahle hangt davon ab, was fur ein Mensch man ist (Jenis filsafat yang dipilih oleh seseorang akan menentukan jenis manusianya),” begitu kata Fichte (1762-1814), filsuf Jerman.

Kendati motif-motif bisa dikelompokkan dalam motif biogenetik, sosiogenetik, ideologi genetik, dan teogenetik, namun motif-motif tersebut tidak akan dibahas di sini. Secara filosofis, setiap perilaku individu yang dibentuk oleh sistem kapitalisme atau sosialisme dan varian-variannya selalu berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan material atau duniawi semata, sekalipun berlindung di balik kedok humanisme dan keadilan. Jangan heran bila Anda bisa saja temukan seorang ustadz, misalnya, begitu bangga tatkala diundang berceramah pada sebuah komunitas borjuis, tapi segera akan memperlihatkan kesedihan atau kekecewaan mendalam jika order ceramah hanya datang dari musholla yang ada di lingkungan kelurahannya. Seandainya ustadz tersebut mendasarkan motivasinya pada prinsip agama (bukan sekadar lip service), maka dia tidak akan mengingkari etika zuhud. Ketika ditanya tentang makna zuhud, Imam Zainal ‘Abidin (as) menerangkan: “Zuhud itu ada sepuluh perkara, dan setinggi-tinggi derajat zuhud sama dengan serendah-rendah derajat wara’; setinggi-tinggi derajat wara’ sama dengan serendah-rendahnya derajat yaqin; setinggi-tinggi derajat yaqin sama dengan serendah-rendahnya derajat ridha. Ketahuilah, sesungguhnya zuhud itu terdapat dalam suatu ayat dalam Kitabullah, yaitu: ‘Supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu’ (QS 57 : 23).”

***

ATAS dasar uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan LKF yang berbentuk full circle (tidak lonjong) haruslah ditumpukan pada poros motivasi Ilahiah karena hanya dengan itulah bisa tercipta keseimbangan antara gaya sentrifugal (mengarah ke luar) dan gaya sentripetal (mengarah ke dalam) pada diri seseorang. Bukankah prinsip keseimbangan atau keadilan sangat dianjurkan dalam agama?

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk berlaku

adil (menjaga keseimbangan) dan berbuat baik.”

(Al-Qur’an)

***

DALAM ilmu manajemen pemasaran, kita mengenal konsep “360 Degrees Customer-Centric Marketing” / 360 DCCM (yang merupakan modifikasi konsep “Sembilan Elemen Pemasaran”) yang diperkenalkan oleh MarkPlus & Co. Bagi saya, konsep ini --- termasuk juga konsep-konsep lainnya --- tidak akan efektif bila melanggar hukum keseimbangan gaya sentripetal dan gaya sentrifugal yang tunduk pada fungsi pengaruh optimalisasi kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan emosional (EQ), dan kecerdasan spiritual (SQ). Maka, LKF dan 360 DCCM (dan juga model lingkaran-lingkaran lainnya) bisa pula diproyeksikan dalam alam metafisik karena manusia adalah makhluk paradoksal, yakni materi ber-rukh dan rukh bermateri. Dengan menggunakan persamaan matematika kalkulus bisa saja ditemukan relasi antara dunia fisik dan non-fisik.

***

DARI perspektif religiusitas, shalat merupakan mediator antara dua alam: fisik dan non-fisik. Bahkan, bisa sebagai determinan untuk mengatasi segala problema yang terjadi dalam dua alam tersebut. “Sesungguhnya shalat dapat mencegah (mengatasi) perbuatan keji dan munkar,” demikian yang diajarkan agama.

Karena gerakan-gerakan dalam shalat lahiriah pun membentuk lingkaran 360 derajat, maka --- sesuai dengan prinsip the couple existence (QS 36 : 36) --- seharusnya secara rukhaniyyah, shalat juga dapat membentuk formasi lingkaran 3600. Tetapi agar dapat membentuk full circle (tidak lonjong atau tidak penyok), maka ia harus ditopang oleh jari-jari yang berupa sumbu x dan y (jari-jari utama). Dan dengan sumbu-sumbu itulah terbentuk empat kuadran Ilahiah.

Kita tahu bahwa shalat merupakan sarana penyucian diri (mi’raj rukhaniyah). Sementara dalam Al-Qur’an (QS 33 : 33) dinyatakan bahwa yang disucikan oleh Allah SWT adalah Rasulullah Muhammad SAW dan keluarga (Ahlul Bait) beliau, yang menurut para ahli tafsir (mufassir) --- baik dari kalangan Sunni maupun Syiah --- terdiri dari Imam Ali, Sayyida Fathimah Azzahra, Imam Hasan dan Imam Husein. Pertanyaannya, adakah korelasi tegas antara kualitas shalat itu dengan pemahaman dan penghayatan kita atas praktik keberagamaan (religiusitas) Rasulullah SAW dan Ahlul Bait beliau, yang kemudian terproyeksi dalam layar lebar kehidupan kita, baik dzahir maupun bathin? [**]

____________________________

La Ode Zulfikar Toresano adalah Koordinator Forum Studi Politik dan Teknologi (Forum SPTN) dan Pemimpin Redaksi “Jurnal DPD Plus DIGITAL”.

Penerbitan tulisan ini adalah dalam rangka menyongsong peresmian Forum SPTN (http://forumsptn-indo-technoeconomic.blogspot.com) pada tanggal 17 Agustus 2007.

(DPD = Demokratisasi dan Pemberdayaan masyarakat Daerah).