| A |
da pendapat bahwa apabila persoalan ekonomi tidak dapat diselesaikan pada tahun 2007 ini, maka bangsa Indonesia berpeluang besar menghadapi krisis ekonomi yang sulit teratasi, karena di tahun 2008 nanti pemerintah kurang memiliki kesempatan lagi akibat sibuk bermain politik untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan pada Pemilu 2009.
Pemerintah bisa saja mengklaim bahwa secara umum kondisi makro ekonomi kita cukup stabil, namun bagi rakyat, yang diperlukan adalah realitas obyektif yang langsung mereka rasakan. Di mana-mana kita saksikan kelangkaan pangan (beras) dan minyak tanah, kelaparan yang menyayat hati, merajalelanya pengangguran, dan terseoknya sektor riil.
Sementara itu, road show ke luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah untuk menarik investasi asing belum juga memperlihatkan hasil menggembirakan.
Dan realitas ini semakin diperparah oleh kenyataan bahwa realisasi proyek-proyek yang sudah disepakati dalam Infrastructure Summit lalu masih sangat mengecewakan.
Dengan kondisi seperti itu, bagaimana kajian ekonominya yang bisa dicerna nalar kita yang tandus dengan ilmu ekonomi, bahwa di tahun 2007 ini grafik perekonomian kita bisa bergerak naik. Seandainya di tahun 2007 pemerintah tidak mampu mengurai kekusutan perekonomian, apa yang akan terjadi di tahun 2008 nanti, apalagi diprediksikan tensi politik nasional akan semakin meningkat? Bukankah sebaiknya mulai saat ini pemerintah perlu menyusun skenario atau simulasi alternatif (dan menjadikannya sebagai wacana publik) bagaimana mengatasi kondisi buruk (disaster condition) jika kelak krisis itu benar-benar terjadi?
***
Forum SPTN berpendapat sebaiknya pemerintah tidak usah terlalu ngotot mengejar investasi asing, dan lebih baik berkonsentrasi untuk menggalang investasi dari pengusaha-pengusaha, individu-individu, dan lembaga-lembaga keuangan domestik (dalam negeri). Bukankah --- menurut survei --- di
Persoalannya sekarang, apa insentif menarik dari pemerintah buat mereka, mengingat selama ini pemerintah terkesan menganaktirikan mereka, dan sebaliknya memperlakukan (calon) investor asing sebagai anak emas. Dalam kaitan ini suku bunga perbankan saja masih cukup tinggi.
Mengapa pemerintah seakan meremehkan peran mereka, padahal jika mereka berhasil dirayu untuk berinvestasi akan bisa menciptakan lapangan kerja luas dengan pola perekrutan mulai dari lingkungan keluarga, kerabat, kenalan mereka, dan kemudian melebar hingga ke masyarakat luas? Bukankah dengan pola perekrutan seperti itu akan memudahkan dan mempercepat rasa saling percaya (confidence building measure) yang notabene merupakan ciri khas keberhasilan bisnis bangsa-bangsa di Asia?
Jika pemerintah tetap berkeras mempertahankan kebijakan menganakemaskan (calon) investor asing, bukankah para investor asing itu justru masih bersikap menunggu dan mencermati janji-janji pemerintah. Lagi pula, tidakkah kita tahu bahwa investasi asing masuk ke
Selain itu, bukankah investasi asing akhir-akhir ini lebih berkisar pada usaha-usaha yang menggarap sumber daya alam yang sifatnya padat modal, dan juga investasi di sektor finansial atau surat-surat berharga (investasi portofolio) yang hanya memarkir dana secara musiman serta tidak menciptakan lapangan kerja luas. Dalam realitasnya, bukankah --- akhir-akhir ini --- hampir tidak ada investasi di bidang manufaktur padahal ia bisa menampung ribuan pekerja? Parahnya lagi, kalaupun dulu ada mengalir investasi asing (foreign direct investment / FDI) yang bersifat padat karya, namun investasi itu ada yang hanya akal-akalan karena ternyata untuk biaya produksi atau operasionalnya menggunakan pinjaman dari bank nasional (dana dari pemerintah dan rakyat kita). Pemanjaan investor asing seperti itu sangat berbahaya, sebab terbukti ketika mereka sedikit saja mendapatkan masalah --- antara lain dengan maraknya tuntutan kenaikan upah buruh --- mereka dengan gampangnya segera merelokasi pabrik ke negara-negara lain, seperti
***
SEMENTARA itu, bagaimana mungkin investasi asing bisa masuk cepat (di tahun 2007 ini) jika masih ada kendala revisi Undang-Undang Perpajakan, UU Ketenagakerjaan, UU Investasi, perbaikan infrastruktur, strategi menurunkan ekonomi biaya tinggi (high cost economy), dan upaya mewujudkan kepastian hukum.
Di bidang ketenagakerjaan, misalnya, bagaimana menyelesaikan perdebatan yang masih saja menghangat antara pengusaha, pemerintah, dan pekerja, terutama menyangkut bagaimana membuat terobosan kebijakan yang memuaskan semua pihak dalam penentuan besaran pesangon dan uang penghargaan masa kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (tentang Ketenagakerjaan).
Sementara itu, untuk menurunkan ekonomi biaya tinggi, sebagai langkah awal sudah cukup memadai dengan menata kembali birokrasi pemerintah pusat dan daerah seraya mewujudkan kepastian hukum. Persoalannya, apa komitmen pemerintah pusat dalam membenahi ribuan Peraturan Daerah (Perda) yang berpeluang besar menghambat investasi. Selanjutnya, bagaimana membangun kembali imej atau citra (image or impression building) kepastian hukum jika baru-baru ini publik disuguhi dengan adegan (panas) yang ditampilkan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Ad Hoc Tipikor) --- yang selama ini keberadaannya diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 --- inkonstitusional karena bertentangan dengan UUD 1945 (Kompas, 22 / 12 / 2006).
Keputusan MK yang semakin memicu ketidakpastian hukum tersebut diperpanas lagi dengan munculnya perdebatan tentang perlu-tidaknya presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Perpu Pengadilan Tipikor) menyusul keputusan MK itu --- Kompas, 23 / 12 / 2006.
Kalau begitu skenarionya, bukankah yang akan semakin menderita adalah “rakyat jelata” (yang menempati bagian dasar dari struktur piramida sosial)? [**]
_______________________
Tidak ada komentar:
Posting Komentar